UPAYA MENGATASI ILLEGAL LOGGING

Seiring dengan semakin parahnya krisis kehutanan di Indonesia, , Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyerukan agar para donor internasional turut mendukung moratorium industri-industri penebangan kayu di seluruh Indonesia.





Selain itu, WALHI melancarkan serangan terhadap politisi-politisi yang korup berikut para kroninya yang bertanggungjawab atas semakin buruknya penggundulan hutan di Indonesia.
Menurut WALHI, proses penggundulan hutan setiap tahunnya mencapai sekitar 2,5 juta hektar. WALHI memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, semua hutan hujan di dataran rendah akan rusak apabila tidak segera diambil langkah-langkah perubahan radikal. Kayu tebangan tersebut dikonsumsi oleh industri-industri kehutanan yang rakus –seperti pabrik penebangan kayu, pabrik pulp dan kayu lapis serta manufaktur produk kayu. WALHI mengatakan bahwa pada tahun 2002, kebutuhan kayu dari industri penebangan kayu yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai angka sekitar 63 juta meter kubik. Tetapi, ijin yang diberikan pemerintah untuk penebangan kayu hanya mencapai 12 juta meter kubik. Jurang ini semakin melebar setiap tahunnya seiring meluasnya hutan-hutan yang terus dirusak. Artinya, kekurangan sebanyak 51 juta meter kubik didapat melalui sumber-sumber lain, yang sebagian besar bersifat ilegal. Departemen Kehutanan memperkirakan bahwa kesenjangan tersebut akan semakin besar pada tahun ini mengingat angka penebangan resmi adalah 6,8 juta meter kubik, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 71,6 juta meter kubik. Tuntutan kapasitas yang berlebihan inilah yang menjadi kunci pendorong merebaknya penebangan-penebangan illegal di Indonesia.
Sebagai upaya mengatasi desakan kebutuhan itu, WALHI meminta CGI –kelompok kreditor untuk Indonesia yang diketuai Bank Dunia—untuk menyediakan dana bantuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas tersebut. WALHI juga menyerukan suatu moratorium tingkat nasional terhadap industri-industri penebangan kayu, yang diikuti pula dengan penerapan delapan agenda perubahan yang telah disepakati dalam pertemuan tahunan CGI di Jakarta pada tahun 2000.
Pertemuan CGI di Bali pada bulan Januari 2003 menyetujui pemberian pinjaman baru sebesar 2 milyar dolar untuk memompa ekonomi Indonesia yang dibelit hutang. Sejak tahun 1999, ketika CGI pertama kali membahas masalah perubahan-perubahan kehutanan, Indonesia telah mendapat tekanan untuk mengurangi kapasitas industri-industri perkayuan. Tapi hasilnya kecil saja. Secara perlahan, tekanan utama CGI yang terus meningkat beralih untuk mengatasi persoalan penebangan liar. Sebagian hal itu dilakukan karena agenda perubahan dianggap sebagai langkah yang paling dapat dilaksanakan.
Moratorium penebangan kayu sekarang ini telah disepakati oleh gubernur Aceh dan Jawa Barat, dan, dua mentri Indonesia telah menyerukan moratorium penebangan kayu di seluruh Jawa. Menteri Lingkungan Nabiel Makarim juga menyerukan pelarangan penebangan kayu se-Jawa dan Bali pada akhir Januari. (Jakarta Post, 31/Januari/03)
Pada bulan Mei tahun lalu, Presiden Megawati memberikan tanda kepedulian terhadap proses moratorium nasional, namun sampai sekarang belum ada langkah kongkrit yang terlaksana. Menurut WALHI, "kekuatan-kekuatan besar" didalam departemen kehutanan berupaya menolak perubahan tersebut dan telah mencoba menghentikan penerapan moratoria penebangan kayu di tingkat propinsi dan tingkat lokal.